SEKILAS INFO
: - Kamis, 22-10-2020
  • 9 bulan yang lalu / Pelaksanaan Yudisium di laksanakan pada tanggal 4 Februari 2020
Rapat Kerja Penyesuaian RKA-K/L Kemenristek/BRIN bersama Komisi VII DPR RI

SIARAN PERS
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
Nomor: 150/SP/HM/BKKP/IX/2020

Jakarta – Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional beserta seluruh Kepala LPNK di lingkungan Kemenristek/BRIN menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI dengan agenda Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA 2021 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI secara virtual pada Rabu (23/09).

Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA 2021

Komisi VII DPR RI menyetujui anggaran Kemenristek/BRIN dan LPNK RAPBN TA 2021 setelah dilakukan penyesuaian di Badan Anggaran RI dengan rincian Kemenristek/BRIN mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp 2,787 Triliun, BAPETEN Rp 126 Miliar; BATAN Rp 815 Miliar; BIG Rp 1,26 Triliun; BPPT Rp 1,76 Triliun; LAPAN Rp 840 Miliar; dan LIPI sebanyak Rp 1,83 Triliun.

Menristek/Kepala BRIN Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan bahwa Kemenristek/BRIN dan LPNK akan berkomitmen dalam menjalankan berbagai program yang telah disepakati pada rapat kerja sebelumnya sehingga keberadaan teknologi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas di berbagai daerah di Indonesia. Menristek/Kepala BRIN juga menyampaikan untuk dapat mengikuti kemajuan teknologi dan inovasi maka diperlukan sumber daya manusia yang kemampuannya harus terus ditingkatkan.

“Dan yang tidak kalah penting adalah kita juga harus mendorong kemampuan sumber daya manusia kita untuk lebih bisa mengikuti kemajuan teknologi dan inovasi yang tentunya menjadi harapan kita di masa depan,” jelas Menteri Bambang.

Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19

Lebih lanjut Menteri Bambang menyebutkan setelah meluncurkan lebih dari 60 produk inovasi untuk penanganan pandemi Covid-19 pada bulan Mei lalu, lembaga litbang di lingkungan Kemenristek/BRIN baik LPNK maupun perguruan tinggi yang didukung pembiayaannya dalam rangka melakukan kegiatan riset dan inovasi tentunya tidak berhenti begitu saja. Kemenristek/BRIN terus berupaya dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Dukungan Presiden melalui Keppres Nomor 18 Tahun 2020 juga membuka akses bagi Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19 dalam hal pembiayaan. Pengembangan sebuah vaksin yang meliputi tahapan uji klinis, produksi, hingga tahap vaksinasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Keppres yang didalamnya menunjuk Menristek/Kepala BRIN sebagai Ketua Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin Covid-19 ini tentu akan lebih memudahkan akses bagi tim jika ada kebutuhan anggaran tambahan.

Saat ini selain LBM Eijkman, Kemenristek/BRIN telah mengidentifikasi ada 5-6 institusi termasuk LIPI dan perguruan pinggi yang turut mengembangkan vaksin dengan platform yang berbeda. Selain dengan Biofarma, Kemenristek/BRIN juga telah menjalin kerja sama dengan industri farmasi lain yang siap untuk memproduksi vaksin dalam jumlah besar.

Integrasi Kegiatan Litbangjirap

Kemenristek/BRIN berupaya untuk mengimplementasikan amanat pasal 48 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yaitu terkait peran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam menjalankan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (Litbangjirap) serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi.

Upaya komunikasi dan sosialisasi sudah secara intensif dilakukan oleh Kemenristek/BRIN kepada LPNK terkait dan Lembaga Litbang di Kementerian/Lembaga. BRIN akan memiliki beberapa klaster dengan Lembaga Litbang Kementerian/Lembaga lain menjadi bagian dari klaster tersebut sesuai dengan bidangnya masing-masing.

“Tentunya upaya untuk integrasi ini tidak mungkin terjadi kalau landasan hukumnya tidak ada karena dengan landasan hukum itulah kami menyatakan bahwa dalam waktu tertentu maka instansi litbang Kementerian/Lembaga akan bergabung dengan BRIN,” ujar Menteri Bambang.

Menristek/Kepala BRIN juga berharap ke depan tidak ada lagi duplikasi dan replikasi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan agar dana riset dapat dipergunakan semaksimal mungkin.

Dana Abadi Penelitian

Kemenristek/BRIN sendiri telah memiliki rencana jangka panjang dalam bentuk RIRN (Rencana Induk Riset Nasional) 2017-2045 yang kemudian diterjemahkan dalam PRN (Prioritas Riset Nasional) 2020-2024. PRN 2020-2040 fokus kepada sekitar 49 produk hasil riset dan inovasi yang mencakup berbagai bidang.

Pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI sebelumnya disampaikan bahwa PRN dapat terlaksana dengan anggaran yang berasal dari dana abadi riset (dengan menggunakan bunga investasi nya) untuk mendanai berbagai penelitian. Terkait hal tersebut untuk itu Komisi VII DPR meminta kepada Kemenristek/BRIN agar sesegera mungkin memanfaatkan penggunaan dana abadi riset ini guna kegiatan litbangjirap.

Dalam hal ini Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI melalui Menristek/Kepala BRIN agar segera menyalurkan dana abadi riset sesuai amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Turut hadir dalam rapat kerja tersebut Kepala BPPT Hammam Riza; Kepala LIPI Laksana Tri Handoko; Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin; Kepala BATAN Anhar Riza Antariksawan; Plt. Kepala BIG Muhtadi Ganda Sutrisna; dan Kepala BAPETEN Jazi Eko Istiyanto melalui teleconference zoom dan para pejabat Eselon I Kemenristek/BRIN dan LPNK lainnya.

Fajar R Dewantara, Ayu Pravita, Masluhin Hajaz
Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik
Kemenristek/BRIN

TINGGALKAN KOMENTAR